Temuan Baru Kemendagri Soal Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Bakal Diserahkan ke Prabowo

 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap telah menemukan data baru atau novum dalam proses kajian status Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Keputusan final mengenai status administratif empat pulau tersebut akan segera dilaporkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, keempat pulau yang sebelumnya masuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu dinyatakan masuk ke Provinsi Sumatra Utara.

Akan tetapi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan keputusan tersebut bukanlah bentuk pemindahan sepihak wilayah, melainkan bagian dari proses pemutakhiran data wilayah nasional yang termuat dalam 4.000 halaman yang ditandatangani Tito Karnavian.

“Yang terjadi adalah sebetulnya pemutahhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatra Utara dan Aceh saja, atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia,” kata Bima Arya kepada wartawan di kantor Kemendagri, Senin, 16 Juni 2025.

Data Baru Jadi Kunci Pengambilan Keputusan

Menurut Bima, selain data historis, politis, sosial, dan geografis yang selama ini dijadikan dasar, Kemendagri juga menemukan data baru atau novum melalui penelusuran internal. Novum tersebut dinilai sangat relevan dan akan dijadikan dokumen pendukung utama dalam penyusunan laporan kepada Prabowo.

“Data-data ini sangat penting sekali untuk mengambil keputusan. Data-data ini Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua,” ucap Bima.

Keputusan final mengenai status empat pulau tersebut belum diumumkan hari ini. Bima menegaskan hasil rapat lintas instansi akan dirangkum dalam laporan lengkap yang akan disampaikan Tito kepada Prabowo dalam waktu dekat.

“Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh Forum Rapat Lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden,” tutur Bima.

Libatkan TNI, Kemhan, dan Ahli Sejarah

Rapat koordinasi yang digelar di Jakarta itu sedianya akan dipimpin langsung oleh Tito, namun ia tengah mendampingi Prabowo dalam kunjungan kenegaraan ke Singapura. Sebagai gantinya, Bima memimpin rapat yang disebut sangat penting tersebut.

“Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, dan hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, dan termasuk juga para pelaku sejarah jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini,” kata Bima.***